Advertisement
Anehnya, Kades Sapeken tidak tahu menahu prihal bantuan PKH dari Kementerian Sosial (Kemensos) melalui Dinas Sosial setempat dan BPNT.
Sekelompok masyarakat yang diwakili Asosiasi Pengusaha Sapeken (APS) mendatangi kantor Kepala Desa Sapeken untuk menanyakan keterlibatan desa dalam mengusut kabar yang masih simpang siur itu.
Pasalnya, kabar bantuan PKH dan BPNT yang tidak layak dikonsumsi itu sudah merebak di kalangan masyarakat.
"Ternyata bapak Kades beserta Sekdes tidak tau juga karena memang merasa tidak pernah dilibat kan oleh Dinas Sosial dan pendampingnya," kata Ketua APS, Hosaini, Kamis (23/1).
Hal senada disampaikan Sekdes Sapeken, Muzakkir, bahwa selama Kades Sapeken menjabat pihaknya mengaku tidak pernah dilibatkan oleh pendamping PKH dan pihak terkait prihal bantuan tersebut.
"Sejak beliau menjabat tidak pernah ada kordinasi dari pendamping , berapa data penerima, siapa orangyan, dan bagaiman teknis penyalurannya," ungkap Zakkir dilansir dari akun Facebook pribadinya.
Atas aduan APS itulah, desa kalang kabut sehingga desa langsung akan membentuk satgas. Tujuannya untuk mengawal kedua bantuan dari pusat itu.
"Desa diminta membentuk Satgas Pengawalan bantuan yang datang ke desa Sapeken untuk masyarakat penerima," tutur Zakkir.
Untuk diketahui, Presiden Jokowi membagikan bantuan sebesar Rp 1,8 juta per kepala keluarga (KK) per tahun pada 2020 mendatang. Bantuan itu disalurkan melalui kartu sembako, yang merupakan bagian dari program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT).
"Karena jumlah bantuan yang diterima meningkat dari Rp 1,32 juta per keluarga per tahun jadi Rp 1,8 juta per keluarga per tahun. Untuk itu, ini perlu juga dilihat progresnya seperti apa," kata Jokowi, Selasa (10/12/2019).
Program BPNT ini diberikan untuk 15,6 juta keluarga yang disalurkan lewat kartu sembako. Para pemilik kartu sembako tidak lagi seperti tahun sebelumnya yang hanya bisa membeli produk komoditas terbatas.
"Keluarga pemilik kartu sembako dapat memilih bahan-bahan sembako yang lebih beragam," ujar mantan wali kota Solo dan gubernur DKI Jakarta ini.
Dalam kesempatan itu, Jokowi juga mengatakan kesiapan program perlindungan sosial lainnya. Dia menyebut, pada APBN 2020, pemerintah menyiapkan anggaran untuk JKN sebanyak 96,8 juta jiwa penerima bantuan. Selain itu, untuk program keluarga harapan (PKH) disiapkan bagi 10 juta keluarga.
"Juga untuk pendidikan bagi mahasiswa keluarga tidak mampu yang berprestasi, kita alokasi KIP kurang lebih 818 ribu mahasiswa penerima," tandasnya.
"Saya minta, program-program tadi, baik prakerja, JKN-KIS, PKH, BPNT segera bisa dilaksanakan secepat-cepatnya, dan yang paling penting penyaluran kartu betul tepat sasaran," lanjut Jokowi.